19/08/2026
JM-Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) periode 2017–2020, Dr. Jan Maringka, SH., MH., melontarkan kritik terhadap kondisi penegakan hukum dan roda pemerintahan di Indonesia saat ini.
Hal itu disampaikan Jan dalam program talkshow “Abraham: Benarkah Indonesia Baik-Baik Saja?” yang disiarkan langsung Nusantara TV pada 10 Agustus 2026.
Di awal komentarnya, Jan menyoroti sejumlah problematika dalam proses penegakan hukum yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Problematika hukum belakangan ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum atas ketidakpastian proses hukum, terlebih perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Kalau tidak ada no fail, no justice, pasti hukum tidak akan terungkap,” kata Jan Maringka.
Jan juga menyinggung realita ketimpangan dalam proses penegakan hukum saat ini.
“Proses penegakan hukum saat ini, yang dirasakan justru pelanggaran-pelanggaran terhadap proses penegakan hukum itu sendiri,” tambahnya.
Menurut Jan, terdapat sejumlah kasus hukum yang menyeret beberapa pejabat penting di tanah air, namun tidak ditangani secara baik.
“Titik terendah dari proses penegakan hukum kita inilah yang saya pikir salah satu menjadi pemicu, baik berusaha merasakan ada ketidakpastian hukum tetapi juga di bawahnya ada ketidakadilan,” jelas Jan.
Bagi Jan, proses penegakan hukum seharusnya tidak dilakukan dengan melanggar hukum.
“Kelihatannya ada kesengajaan, dilakukan penggeledahan tanpa adanya izin penggeledahan, dilakukan penyitaan tanpa izin penyitaan. Statusnya tersangka kembali lagi jadi saksi, kembali lagi jadi tersangka.”
Mekanisme Pengawasan
Jan Maringka juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam proses penegakan hukum, khususnya terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.
“Dalam proses penegakan hukum terutama terhadap penegak-penegak hukum itu sendiri, ada yang disebut mekanisme pengawasan. Jadi pelanggaran hukumnya diproses secara hukum, sementara pelanggaran-pelanggaran dilakukan terkait dengan etik ada yang dinamakan pengawasan. Di Kejaksaan ada namanya Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dulu diawasi oleh eksternal dinamakan Komisi Kejaksaan. Di Kepolisian namanya Propam, untuk pengawasan masyarakat ada namanya Kompolnas. Begitupun di peradilan ada namanya Komisi Yudisial, ada hakim pengawasan,” terang Jan.
Menurut Jan, keberadaan mekanisme pengawasan tersebut semestinya membuat proses penegakan hukum berjalan maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instrumen.
“Ini sebenarnya, ketika mereka melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan seharusnya instrumen penegak hukum bisa berjalan sesuai kehendak idealnya dalam hal tugas pokok dan fungsi. Namun kenyataannya, seperti sekarang ini kita melihat seperti Jamwas tidak bisa menjalankan fungsi sesuai tupoksi instrumen yang diharapkan,” tambah Jan.
Jan kembali menekankan bahwa banyak penanganan pelanggaran hukum yang dinilainya tidak berjalan baik. Kondisi tersebut, menurut dia, pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpercayaan sekaligus ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum.
Menanggapi komentar Islah Bahrawi terkait kekecewaan masyarakat terhadap potret hukum saat ini, Jan menilai kepastian hukum merupakan hal penting.
“Bagaimana kita bisa memaksa masyarakat sadar hukum sementara di permukaan dipertontonkan adanya ketidakpastian hukum. Dampak dari proses penegakan hukum akan sangat terkait erat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian, politik dan lain sebagainya,” imbuh Jan.
Soroti Kesalahan Struktural
Jan juga menilai terdapat kesalahan struktural yang menyebabkan proses penanganan hukum tidak berjalan sesuai fungsi dan tugasnya.
“Ada kesalahan struktural, polisi dan jaksa ada di bawah Menko Politik, harusnya dia di bawah Menko Hukum sehingga orientasi penyelesaian segala problematika berlandaskan hukum bukan secara politik,” jelas Jan.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Islah Bahrawi terkait kekecewaan publik terhadap program prioritas Presiden Prabowo, Jan menilai penyimpangan terhadap program prioritas bukan disebabkan oleh programnya, melainkan akibat lemahnya sistem.
Sistem yang dimaksud Jan berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan dan menjalankan program tersebut.
“Makanya pengawasan itu harus demi membangun kembali kepercayaan publik. Mudah-mudahan dengan suara rakyat, suara Tuhan,” tambah Jan.
Jan kemudian menutup talkshow bersama Abraham Silaban dengan sebuah pernyataan di bulan kemerdekaan.
“Merdeka dari kemiskinan dan merdeka dari kebodohan,” tutup Jan. (*)
Tags :
Share post :
Experienced, skilled, knowledgeable, adept, compassionate.